Untitled Document Home    Profil    Pemerintahan    Potensi    Investasi    Kontak    Buku Tamu    Web Mail    Site Map    Blog    Keuangan    Fasilitas Umum   

Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Temanggung
Pejabat Daerah dan Alamat
Bagan Organisari Setda
Bagan Organisari SKPD
Perijinan
Pokok-Pokok RPJMD 2008-2013
BUMDes
Lakip Tahun 2012
Penetapan Kinerja 2013
Rencana Kinerja Tahunan
PWK 2013
Rkpd 2014
POKOK-POKOK
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008-2013


A.    Pengantar
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2013 maka seluruh arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan harus didasarkan pada Peraturan Daerah tersebut. Ketentuan tersebut diamanatkan kepada seluruh stakeholder pembangunan daerah, dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat Desa/Kelurahan (Pemerintah Daerah-swasta/dunia usaha-masyarakat), sehingga seluruh potensi daerah diarahkan dalam kerangka pelaksanaan RPJMD dan pencapaian target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun mendatang.
B.    Maksud dan Tujuan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 5 ayat (2), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 150 ayat (3) huruf c, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih. RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Perda Nomor 10/2008) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah.
RPJMD disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki Daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan. RPJMD ini selanjutnya akan menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan tahapan dalam pelaksanaan RPJMD pada setiap tahunnya dan menjadi acuan serta pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) tahun  2009-2013 dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) pada setiap tahunnya.
Tujuan penyusunan RPJMD adalah:
  1. Menjabarkan visi dan misi Bupati dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.
  2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan, perencanaan program, dan pelaksanaan pembangunan daerah.
  3. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya daerah.
  4. Menyelaraskan perencanaan program dengan rencana penganggaran.
  5. Terwujudnya tolok ukur penilaian kinerja kebijakan dan program pembangunan daerah yang terukur selama 5 (lima) tahun kedepan.
C.    Analisis Isu-isu strategis
RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu untuk periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung tahun 2008-2013. RPJMD ini memuat analisis isu-isu strategis yang berkembang dalam pelaksanaan pembangunan daerah, visi dan misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah, program-program prioritas pembangunan daerah disertai dengan penetapan target kinerjanya.
Proses penyusunan RPJMD telah dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan, yang melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan (stakeholder), sehingga diperoleh kesepakatan dan komitmen bersama. Oleh karenanya dalam proses penyusunan RPJMD ini memperhatikan dan memadukan beberapa prinsip perencanaan pembangunan daerah yaitu demokratis, partisipatif, politis, bottom up planning; dan top down planning.
Tahap awal dari proses penyusunan RPJMD dimulai dengan melakukan analisis terhadap lingkungan strategis yang melingkupinya, baik pada skala nasional maupun regional. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik tingkat nasional maupun regional. Selain analisis terhadap lingkungan eksternal maka perlu pula  dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebelumnya (evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Temanggung Tahun 2003-2008 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 yang telah berakhir dengan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008).
Tahap berikutnya adalah analisis isu-isu strategis dan permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Temanggung dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan pada 5 (lima) tahun mendatang guna menuju Temanggung yang lebih maju dan sejahtera. Beberapa isu strategis pembangunan daerah, antara lain:
  1. Penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi di Kabupaten Temanggung masih menghadapi beberapa permasalahan utama seperti tingkat partisipasi penduduk usia sekolah masih rendah khususnya pada usia 4-6 tahun dan 16-18 tahun, masih rendahnya angka kelulusan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan, belum optimalnya penanganan siswa putus sekolah dan yang tidak lulus, dan jangkauan serta kualitas sarana prasarana sekolah belum seluruhnya memadai.
  2. Perlunya peningkatan jangkauan, pemerataan, mutu dan jenis pelayanan kesehatan serta pengembangan sumberdaya kesehatan baik sarana dan prasarana maupun tenaga kesehatan. Selain itu perlunya menumbuhkan kesadaran hidup sehat dan pengembangan lingkungan sehat, serta perlunya pengembangan dan peningkatan tipe Rumah Sakit Umum Daerah seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dalam bidang kesehatan.
  3. Jumlah KK miskin berdasarkan pendataan tahun 2008 sebanyak 59.336 RTM atau 33,00%. Pendapatan perkapita pada tahun 2007 baru mencapai sebesar Rp. 5.154.655,- per tahun atau rata-rata sebesar Rp. 430.000,- per bulan.
  4. Pengembangan potensi perekonomian rakyat baik pada sektor pertanian sebagai sektor basis maupun sektor-sektor lainnya seperti perdagangan, perindustrian, koperasi, ketenagakerjaan dan penanaman modal. Selain itu peran UMKM, industri kecil/ rumah tangga, dan koperasi perlu didorong guna memberikan kontribusi yang nyata bagi penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
  5. Pembangun infrastruktur baik bidang pekerjaan umum maupun infrastruktur ekonomi belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung. Hal ini berakibat pertumbuhan ekonomi juga belum merata. Oleh karena itu isu pemerataan pembangunan masih perlu mendapatkan perhatian pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan infrastruktur ekonomi di daerah-daerah pinggiran perlu dilaksanakan guna membuka akses transportasi dan arus ekonomi antar desa.
  6. Pelayanan publik di Kabupaten Temanggung belum seluruhnya dapat dilaksanakan secara optimal baik dari aspek penerapan standar pelayanan minimal, kualitas aparatur maupun ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai. Kehadiran Unit Pelayanan Perijinan Terpadu dengan sistem one stop service (OSS) merupakan salah satu langkah maju dalam peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya bagi dunia usaha sehingga Kabupaten Temanggung pada tahun 2008 termasuk dalam 5 (lima) besar Kabupaten/Kota pro investasi di Jawa Tengah. Namun demikian secara umum kualitas pelayanan publik pada sektor lainnya perlu ditingkatkan.
  7. Isu tentang lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung telah menjadi permasalahan regional dan nasional, khususnya semakin meluasnya lahan kritis dan tingkat kerusakan lingkungan hidup pada kawasan gunung Sindoro dan gunung Sumbing. Hal tersebut dapat menyebabkan menurunnya daya dukung dan produktifitas lahan. Tingginya tingkat erosi tanah dan kerusakan sumberdaya lahan baik karena pola budidaya tanaman maupun penambangan galian golongan C menjadi permasalahan yang perlu segera ditangani melalui upaya-upaya rehabilitasi lahan dan konservasi tanah (RLKT) secara berkesinambungan. Demikian juga upaya pelestarian sumberdaya hutan dan pengembangan kawasan-kawasan terbuka hijau perlu mendapatkan perhatian guna menjaga keseimbangan ekosistem.
D.    Visi dan Misi
Visi Daerah untuk jangka menengah periode tahun 2008-2013 adalah BERSATU UNTUK MAJU DAN SEJAHTERA.
Visi tersebut mengandung filosofi dasar, yaitu:
  1. Untuk mewujudkan Temanggung yang lebih baik maka diperlukan adanya tekad semua komponen baik Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat untuk “BERSATU”. Hal ini  mengandung makna menyatukan semua potensi sumberdaya manusia (SDM) dalam lingkungan birokrasi (eksekutif), legislatif, dunia usaha dan masyarakat agar mampu mengelola sumberdaya alam (SDA) secara terarah, didasarkan pada program yang mantap, pelaksanaan yang tepat, serta pengawasan yang ketat sehingga “KEMAJUAN” bisa tercapai.
  2. Masyarakat yang “MAJU” mengandung makna terwujudnya kondisi masyarakat yang bekembang dan berorientasi pada upaya memajukan daerah dengan dilandasi sikap disiplin, bekerja keras, dan gemar membaca/meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri. Kondisi ini akan mengantar pada terwujudnya masyarakat yang “SEJAHTERA”.
  3. “SEJAHTERA” mengandung arti tercukupinya kebutuhan pokok material dan spiritual bagi masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu meningkatnya kehidupan perekonomian masyarakat, pelaksanaan pendidikan yang berkeadilan dan derajat kesehatan yang berkualitas, serta didukung oleh kepastian hukum dan penegakan hak azasi manusia.
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk periode tahun 2008-2013 misi Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah :
  1. Meningkatkan kualitas iman dan taqwa melalui pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, dan fasilitasi kehidupan beragama.
  2. Meningkatkan fasilitasi pendidikan, ketrampilan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengembangan kualitas sumberdaya manusia.
  3. Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan secara merata.
  4. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
  5. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumberdaya alam dan potensi unggulan daerah menuju pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah.
  6. Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup.
E.    Tujuan dan Sasaran
Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing Misi adalah sebagai berikut :
1.    Misi Pertama:
Meningkatkan kualitas iman dan taqwa melalui pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, dan fasilitasi kehidupan beragama
Tujuan pelaksanaan Misi pertama ini adalah :
Mewujudkan kualitas kehidupan beragama yang didasarkan pada pemahaman dan pengamalan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing dalam nuansa kehidupan yang sejuk dan penuh toleransi.
Sasaran yang hendak dicapai adalah :
a.    meningkatnya kualitas iman dan ketaqwaan umat beragama serta fasilitasi keagamaan;
b.    meningkatnya toleransi dan tri kerukunan umat beragama.

2.    Misi Kedua:
Meningkatkan fasilitasi pendidikan, ketrampilan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengembangan kualitas sumberdaya manusia.
Tujuan pelaksanaan Misi kedua ini adalah :
a.    mewujudkan penyelenggaran pendidikan secara berkeadilan;
b.    mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui jalur pendidikan formal maupun non formal;
c.    meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
d.    meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan;
e.    meningkatkan sarana olah raga dan prestasi olah raga.
Sasaran yang hendak dicapai adalah :
a.    terwujudnya tuntas wajib belajar pendidikan dasar;
b.    meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan;
c.    terwujudnya pemerataan pendidikan;
d.    meningkatnya minat baca masyarakat;
e.    meningkatnya pembinaan kepemudaan dan olah raga;
f.    meningkatnya sarana olahraga dan kepemudaan.

3.    Misi Ketiga:
Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan secara merata;
Tujuan pelaksanaan Misi pertama ini adalah :
a.    meningkatkan jaringan, mutu, dan akses pelayanan kesehatan;
b.    meningkatkan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin;
c.    meningkatkan ketersediaan sumberdaya kesehatan yang memadai.
Sasaran yang hendak dicapai adalah :
a.    terwujudnya SPM Kesehatan;
b.    meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan;
c.    meningkatnya upaya kesehatan masyarakat;
d.    meningkatnya akses masyarakat ke fasilitas kesehatan;
e.    meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan perilaku hidup sehat;
f.    tersedianya sumber daya kesehatan disemua tingkatan pelayanan kesehatan;
g.    meningkatnya derajat kesejahteraan keluarga;
h.    meningkatnya akses pelayanan keluarga berencana.

4.    Misi Keempat:
Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
Tujuan pelaksanaan Misi keempat ini adalah :
a.    meningkatnya kualitas pelayanan publik;
b.    mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Govenance).
Sasaran yang hendak dicapai adalah:
a.    terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan aspiratif;
b.    meningkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan;
c.    terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik;
d.    meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan;
e.    meningkatnya tertib administrasi pertanahan;
f.    meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik lokal;
g.    meningkatnya ketertiban dan keamanan wilayah;
h.    meningkatnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat;
i.    meningkatnya transparansi informasi pembangunan daerah;
j.    meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
k.    meningkatnya tertib penyelenggaraan layanan komunikasi dan informasi;
l.    terwujudnya data pembangunan yang akurat.

5.    Misi Kelima:

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumberdaya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah.
Tujuan pelaksanaan Misi ketiga ini adalah :
a.    pemberdayaan potensi sosial dan budaya masyarakat ;
b.    menggerakkan seluruh potensi ekonomi masyarakat dengan bertumpu pada pengembangan potensi unggulan daerah;
c.    meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal;
d.    meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.
Sasaran yang hendak dicapai adalah :
a.    terwujudnya keberdayaan masyarakat perdesaan;
b.    meningkatnya pemberdayaan pemerintahan desa;
c.    meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d.    meningkatnya penangananan permasalahan sosial;
e.    terwujudnya pemberdayaan budaya daerah;
f.    meningkatnya pengembangan dan pengelolaan potensi pertanian dan perkebunan melalui pengembangan agribisnis;
g.    meningkatnya populasi dan produksi peternakan;
h.    meningkatnya peran kelembagaan pertanian;
i.    meningkatnya ketersediaan dan ketahanan pangan daerah;
j.    meningkatnya pengembangan dan pengelolaan potensi perikanan,  melalui pengembangan agribisnis;
k.    meningkatnya pengembangan dan pengelolaan potensi  kehutanan;
l.    meningkatnya penanaman modal bagi pengembangan potensi unggulan daerah;
m.    meningkatnya kualitas pelayanan perijinan terpadu;
n.    meningkatnya pengembangan potensi pariwisata daerah baik wisata alam, agrowisata maupun wisata buatan;
o.    meningkatnya fasilitasi dan pemberdayaan potensi ekonomi kerakyatan sektor perdagangan;
p.    meningkatnya fasilitasi dan pemberdayaan potensi ekonomi kerakyatan sektor industri;
q.    meningkatnya fasilitasi dan pemberdayaan potensi ekonomi kerakyatan  sektor koperasi dan UKM;
r.    meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan menurunnya angka pengangguran terbuka;
s.    terwujudnya pemerataan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan infrastruktur ekonomi pedesaan;
t.    meningkatnya infrastruktur irigasi;
u.    terwujudnya kelancaran transportasi dalam menunjang mobilitas;
v.    meningkatnya kualitas penyelenggaraan transmigrasi.

6.    Misi Keenam:
Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup
Tujuan pelaksanaan Misi keenam ini adalah:
a.    peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya alam;
b.    terwujudnya pembangunan berkelanjutan.
Sasaran yang hendak dicapai adalah :
a.    meningkatnya kelestarian lingkungan hidup;
b.    meningkatnya konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam;
c.    terwujudnya tertib pengelolaan kawasan  pertambangan.
d.    terwujudnya lingkungan perumahan yang serasi dan teratur
e.    meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian ruang

F.    Agenda/ Prioritas Pembangunan Daerah
RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2013 merupakan pelaksanaan antara Periodisasi Pertama (Tahun 2005-2010)  dan Periodisasi Kedua (Tahun 2010-2015) dari RPJPD Tahun 2005-2025. Arah kebijakan pembangunan daerah pada kurun waktu 5 (lima) tahun berdasarkan RPJPD dimaksud adalah penataan dan pembangunan daerah di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan daerah yang maju, berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, peningkatan pendidikan dan kesehatan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan perwujudan tata kelola kepemerintahan yang baik. Arah kebijakan dimaksud ditandai dengan:
  1. Penyelenggaraan pemerintahan yang semakin baik, didukung dengan semakin kuatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, makin membaiknya kemampuan daerah dalam aspek kelembagaan dan sumberdaya manusia, makin banyaknya dibangun hubungan kerjasama dengan pihak lain, dan membaiknya kinerja pelayanan publik oleh pemerintah;
  2. Meningkatnya upaya menuju kualitas masyarakat yang sejahtera terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan, masyarakat yang  dinamis dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia;
  3. Perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi unggulan daerah, dan cluster usaha tingkat perdesaan;
  4. Pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah;
  5. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan.
Berdasarkan arah kebijakan dalam RPJPD, analisis terhadap lingkungan strategis, dan analisis isu-isu strategis pembangunan daerah serta mendasarkan pada visi dan misi daerah, maka ditetapkan 6 (enam) prioritas/agenda utama pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan adalah:
  1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan fasilitasi kehidupan keagamaan;
  2. Peningkatan pendidikan yang berkeadilan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
  3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
  4. Peningkatan pelayanan birokrasi dan tata kelola kepemerintahan yang baik;
  5. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan;
  6. Peningkatan kualitas, daya dukung dan pelestarian lingkungan hidup.
Keenam agenda pembangunan daerah inilah yang selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan, program-program pembangunan, dan target kinerjanya selama 5(lima) tahun kedepan pada semua urusan pemerintahan daerah, baik 26 urusan wajib maupun 8 urusan pilihan.

G.    Strategi
RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2013 dilaksanakan mulai masa transisi dari akhir Rencana Strategis Tahun 2003-2008 yaitu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran  2008 dan tahun pertama RPJMD yaitu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran  2009. Oleh karena itu strategi dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2013 dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu:
  1. Tahap Konsolidasi dilaksanakan pada tahun 2008-2009 dengan melakukan konsolidasi seluruh potensi yang dimiliki daerah baik potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia (birokrasi, dunia usaha, dan masyarakat) serta mengintegrasikan pokok-pokok kebijakan tahap awal RPJMD dengan perencanaan pembangunan daerah sebelumnya.
  2. Tahap  Percepatan dilakukan secara berkelanjutan pada tahun 2010, 2011, dan 2012 dalam rangka percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah dengan mengarahkan seluruh potensi yang dimiliki daerah untuk tercapainya target kinerja pada setiap prioritas pembangunan daerah.
  3. Tahap Pemantapan, yaitu merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD pada tahun 2013 dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan prioritas pembangunan daerah dan melakukan langkah-langkah pemantapan pada target kinerja yang belum tercapai. Melalui tahapan ini diharapkan visi Temanggung telah tercapai.
Selanjutnya guna mendukung strategi tersebut diatas, maka dalam rangka percepatan capaian kinerjanya, diterapkan sistem manajemen pembangunan daerah yang bersifat lebih terbuka dan akuntabel, melalui:
  1. Mengembangkan jejaring kerjasama (networking) baik nasional, maupun regional guna meningkatkan dinamika pembangunan daerah.
  2. Mengembangkan kemitraan strategis pemerintah dengan swasta (public private partnership) guna meningkatkan arus investasi.
  3. Penerapan sistem manajemen mutu dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
  4. Menjamin kepastian dan penegakan hukum yang berkeadilan.
  5. Membangun birokrasi yang efektif dan berorientasi pada kinerja.
  6. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan kinerja belanja serta mengurangi kebocoran anggaran.
  7. Menetapkan target kinerja pada setiap tahun dan menuangkan dalam bentuk Penetapan Kinerja (performance agreement) antara pimpinan dan bawahan secara berjenjang.
H.    Target Kinerja RPJMD
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka diamanatkan adanya target kinerja yang dikuantitatifkan, sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam RPJMD Tahun 2008-2013 ditetapkan target kinerja baik pada masing-masing pelaksanaan Misi maupun secara agregat yang merupakan indikator impact  dari pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan daerah selama 5(lima) tahun kedepan.
Target kinerja urusan pemerintahan daerah apabila diselaraskan pada setiap Misi RPJMD sebagai berikut:
1.    Misi 1 : Kehidupan keagamaan
Target kinerja yang akan dicapai antara lain:
-    Meningkatnya kualitas iman dan ketaqwaan umat beragama;
-    Meningkatnya fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan, lembaga-lembaga keagamaan dan pembangunan tempat-tempat ibadah;
-    Semakin meningkatnya kualitas kehidupan toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama.
2.    Misi 2 : Penyelenggaraan Pendidikan
Target kinerja yang akan dicapai antara lain:
-    Tercapainya angka melek huruf 99,54% pada tahun 2013;
-    Rata-rata lama sekolah menjadi 7,10 tahun;
-    Terwujudnya pendidikan yang berkeadilan dan tuntas wajar pendidikan dasar yang ditandai dengan meningkatnya APK dan APM;
-    Terwujudnya peningkatan sarpras pendidikan (ruang kelas memenuhi standar SD 90%, SMP 87,4%,SM 96,6%);
-    Revitalisasi SD dan Pembangunan Sekolah Kejuruan (SMK);
-    Terlaksananya beasiswa prestasi bagi keluarga miskin;
-    Meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan;
-    Revitalisasi Taman Kartini menjadi Perpustakaan Daerah dengan public space yang representatif dan berkembangnya perpustakaan desa;
-    Pembangunan gedung Budaya dan Kesenian Daerah.
3.    Misi 3 : Pelayanan Kesehatan
Target kinerja yang akan dicapai antara lain:
-    Terlaksananya SPM kesehatan;
-    Meningkatnya jaringan, mutu dan akses pelayanan kesehatan, yang ditandai dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan, pembangunan Puskesmas baru dan PKD;
-    Peningkatan tipe RSU Djojonegoro dan kualitas pelayanannya;
-    Pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin;
-    Meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) 72,10 tahun;
-    Tingkat pertumbuhan penduduk sampai angka 0,77.
4.    Misi 4 : Pelayanan Birokrasi
Target kinerja yang akan dicapai antara lain:
-    Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik (good government) melalui penataan birokrasi dan peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur;
-    Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui penerapan SPM di semua lini pelayanan dan pembangunan fasilitas pelayanan terpadu;
-    Pembangunan fasilitas pelayanan pemerintahan: Kantor kecamatan Tembarak, Kandangan dan Wonoboyo;
-    Pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
-    Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan di semua tingkatan;
-    Meningkatnya transparansi dan informasi pembangunan daerah;
-    Penerapan e-government.
5.    Misi 5 : Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan
Target kinerja yang akan dicapai antara lain:
-    Pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi di semua wilayah kecamatan berbasis cluster dan pengembangan integrated farming;
-    Pengembangan kawasan cepat tumbuh;
-    Meningkatnya produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan;
-    Pembangunan Village Breeding Centre;
-    Pengembangan desa mandiri pangan;
-    Meningkatnya peran penyuluhan pertanian melalui pembangunan BPP di wilayah kecamatan;
-    Meningkatnya pemasaran hasil pertanian dengan pembangunan simpul-simpul pemasaran (Stasiun Agribisnis) dan revitalisasi beberapa pasar seperti Gemawang dan Selopampang;
-    Pengembangan sektor riil : meningkatnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan UMKM, pengembangan sentra-sentra industri kecil dan menengah, dan fasilitasi permodalan koperasi dan UMKM;
-    Pengembangan kawasan wisata : Pikatan Water Park, rest area Ngipik dan rest area Kledung;
-    Pembangunan akses jalan ekonomi pada kawasan pinggiran dan perbatasan;
-    Meningkatnya kesempatan kerja menjadi 80%;
-    Menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,75%;
-    Pertumbuhan ekonomi pada tingkat (4 + 0,5%) per tahun;
-    PDRB per kapita menjadi sebesar Rp. 9.485.744,28,-/tahun;
-    Penurunan jumlah KK miskin sebesar 14% selama 5 tahun dari 33,37% menjadi 19,37%.
6.    Misi 6 : Pelestarian lingkungan hidup
Target kinerja yang akan dicapai antara lain:
-    Pengembangan jalur hijau di semua jalan desa dan jalan kabupaten;
-    Penanganan lahan kritis/ konservasi di lereng G. Sumbing, Sindoro dan Perahu;
-    Reklamasi bekas galian gol. C dengan konsep integrated antara aspek lingkungan dan aspek ekonomi;
-    Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan sampai seluas 20% dari luas wilayah perkotaan;
-    Terwujudnya kembali kota Temanggung sebagai kota Adipura.

Selanjutnya dari pelaksanaan Misi Daerah tersebut maka ditetapkan pula indicator dan target kinerja agregat RPJMD. Target agregat terdiri dari komponen-komponen IPM (Indeks Pembangunan Manusia), indikator makro ekonomi, indikator kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut : selengkapnya
[kembali]